Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Video

Berita

Nasional

Teknologi

Opini

Agama

Tetap Memupuk Persatuan

By: online24jam.com
Negara persatuan Indonesia, sebagai ekspresi dan pendorong semangat kegotongroyongan, harus mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; bukan hanya membela atau mendiamkan suatu unsur masyarakat atau bagian tertentu dari teritorial Indonesia.

Negara juga diharapkan mampu memberikan kebaikan bersama bagi warganya, tanpa memandang siapa dan dari golongan, etnik, agama atau kelas sosial apa mereka.

Usaha mewujudkan negara persatuan  dapat diperkuat dengan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan terus mengembangkan pendidikan kewargaan dan multikulturalisme yang dapat membangun rasa keadilan dan kebersamaan, dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan nondiskriminatif.

Dalam memperkuat daya gotong royong itu, keinginan hidup menjadi satu bangsa tidak akan mengarah pada nasionalisme yang sempit dan tertutup. Ke dalam, kemajemukan dan aneka perbedaan yang mewarnai kebangsaan Indonesia tidak boleh dipandang secara negatif sebagai ancaman yang bisa saling menegasikan

Sebaliknya, hal itu perlu disikapi secara positif sebagai limpahan karunia yang bisa saling memperkaya khazanah budaya dan pengetahuan lewat proses penyerbukan silang budaya.

Puncak-puncak kebudayaan daerah dan hasil persilangan antarbudaya daerah terhitung sebagai kebudayaan bangsa yang dapat memperkuat kepribadian nasional. Bahasa daerah serta penyerapan bahasa antardaerah bisa menjadi sumber pengayaan bahasa nasional.

Pemahaman Multikultural


Menciptakan suasana damai dalam masyarakat yang sangat multikultur melalui pendidikan multikultural memang memerlukan waktu dan konsistensi dari semua elemen bangsa ini.

Oleh karena itu, dalam tantangan maraknya sikap intoleran yang sedang muncul dan berkembang dari beberapa kelompok harus disikapi sebagai bahan evaluasi untuk melakukan tindakan yang lebih cepat dan simultan untuk melakukan pendidikan perdamaian baik dalam pendidikan formal maupun pendidikan non-formal.

Pengenalan akan ‘the other’ dan kenyataan akan multikultural tersebut haruslah menjadi sendi pendidikan saat ini, sehingga cita-cita perjuangan bangsa ini dapat tercapai atau setidaknya tidak seperti yang dikatakan oleh pepatah: ‘jauh panggang dari api’.

Konflik memang suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, namun konflik atas nama perbedaan dalam bingkai kehidupan yang multikultur dapat dimanajemeni sehingga menghasilkan sikap saling mengerti ketika konflik yang ada berhasil didialogkan.

Proses menuju harapan tersebut tentu akan dapat tercapai ketika semua elemen bangsa ini menyadari realitas kenekaragam tersebut. Pendidikan Multikultural menjadi sebuah alternatif solusi untuk mengatsi permasalahan kenaekaragaman yang saat ini dialami oleh Indonesia.

Setidaknya semua kita pasti memahami bahwa pendidikan di keluarga, sekolah, lembaga agama menjadi salah satu pemegang faktor penting penentu pola pikir individu/kelompok yang menjadi dasar seseorang untuk bertindak.

Mengenali Dasar Hukum Ujaran Kebencian


Dasar hukum yang digunakan dalam kasus ujaran kebencian adalah pasal 156, pasal 156a, pasal 157 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi ujaran kebencian. Ini seperti yang disampaikan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 mengenai bentuk ujaran kebencian meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong.

Selain itu, edaran tersebut juga menyebutkan aspek-aspek yang termasuk dalam ujaran kebencian adalah masalah suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), dan orientasi seksual.

Penyebaran ujaran kebencian dapat dilakukan dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik, dan pamflet.

Oleh karena itu, agar tidak tersandung masalah ujaran kebencian ini maka para kriminolog menyarankan untuk lebih bijak dalam berkata-kata baik dalam berinteraksi di dunia nyata maupun melalui media sosial.